PENUTUR.COM — Mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Laras Faizati Khairunnisa, divonis enam bulan penjara karena terbukti menghasut publik lewat media sosial dalam rangkaian aksi demonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus 2025. Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, dalam sidang putusan yang digelar […]
PENUTUR.COM — Kejaksaan Agung menyatakan akan tetap memperlihatkan tersangka yang akan ditahan meski pun ada aturan baru dalam KUHAP. Hal ini karena tampilan tersangka bukan untuk diperlihatkan selama konferensi pers berlangsung. “Tetap tampilan di permohonan ya nanti,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan, Rabu (14/1). Anang menjelaskan diperlihatkannya tersangka […]
PENUTUR.COM — Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan gugatan Bonatua Silalahi terkait permintaan keterbukaan informasi salinan ijazah kuliah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Putusan ini mewajibkan KPU RI membuka dokumen tersebut kepada pemohon. Dalam sidang sengketa informasi di Jakarta Pusat, Selasa, 13 Januari 2026, […]
PENUTUR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan di Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan, pada Selasa (13/1). Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan, penggeledahan di kantor DJP hingga kini masih berlangsung. “Penyidik sedang melakukan penggeledahan di kantor DJP,” ujarnya. […]
PENUTUR.COM — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi yang diajukan oleh mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. “Mengadili, menyatakan perlawanan atau eksepsi dari terdakwa Nadiem Anwar Makarim dan tim penasehat hukumnya tidak bisa diterima,” kata Ketua Majelis Hakim, […]
PENUTUR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengubah prosedur konferensi pers (konpers) dengan tidak lagi menampilkan tersangka kasus dugaan rasuah di hadapan publik. Langkah ini merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang mulai berlaku tahun ini. “Mungkin rekan-rekan bertanya […]
