Prabowo Minta Pengawasan Ketat Danantara, Netizen Justru Khawatir

PENUTUR.COM – Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh mantan presiden, termasuk Joko Widodo, serta organisasi keagamaan untuk turut mengawasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Lembaga investasi ini akan diluncurkan pada 24 Februari 2025 dengan aset kelolaan mencapai Rp980 miliar.

Prabowo menekankan pentingnya pengawasan ketat guna menjamin transparansi dan keberlanjutan pengelolaan dana tersebut.

Ia berharap para pemimpin agama, termasuk dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dapat turut serta mengawal penggunaan dana ini.

“Pada 24 Februari mendatang, sembilan hari dari sekarang, kita akan meluncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara, yang berarti kekuatan atau energi masa depan Indonesia,” ujar Prabowo dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Jakarta, Sabtu, (15/2).

Ia juga menjelaskan apa itu Danantara dan meminta semua pihak untuk menjaga serta mengawasinya.

“Danantara, Daya Anagata Nusantara, artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya meminta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas dana ini,” jelasnya.

Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya keterlibatan organisasi keagamaan agar pengelolaan dana ini berjalan secara transparan dan akuntabel.

“Saya juga berpikir, kalau perlu, pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI, dan sebagian yang lain ikut juga membantu mengawasi. Supaya ini adalah uang rakyat, ini adalah uang anak-anak dan cucu-cucu kita,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa dana investasi ini harus dikelola dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan generasi mendatang.

Kendati begitu, banyak kritikan dari netizen yang mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait transparansi dan mekanisme pengelolaan dana investasi tersebut. Salah satu pengguna X menyoroti aturan yang dianggap bermasalah.

“Ada beberapa aturan soal Danantara yang susah. Salah satunya adalah mereka gabisa diminta pertanggungjawaban hukum atas kerugian. Selain itu juga kemarin ada amandemen UU BUMN yg menyatakan kerugian BUMN bukan kerugian negara. Auditor udah gabisa lagi ngitung kerugiannya,” tulis salah seorang netizen.

Bahkan, ada yang menyebut Danantara sebagai bentuk “perampokan negara” yang dilegalkan.

“Danantara = Perampokan negara yang dilegalkan. Megaproyek dibiayai aset negara, mantan presiden jd pengawas. Ini mau bikin kerajaan oligarki. Dulu kita takut dinasti politik, sekarang dikasih kartel pemerintahan. Kebal hukum, minim pengawasan, duit rakyat jadi bancakan,” timpal netizen lain.