Pemerintah Siapkan Anggaran Rp100,1 Triliun untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera-Aceh

PENUTUR.COM — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana di daerah Sumatera dan Aceh selama tiga tahun ke depan.

Menurut Tito, program pemulihan ditargetkan selesai antara tahun 2026 hingga 2028 dengan total 11.512 kegiatan.

Kegiatan ini meliputi pembangunan jalan, jembatan, sekolah, infrastruktur sungai, dan juga tempat tinggal tetap (huntap).

Tito mengatakan bahwa untuk tahun ini, total anggaran yang ditetapkan adalah Rp38,9 triliun.

Pada tahun 2027, ditentukan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana sebesar Rp32,9 triliun, dan untuk tahun 2028 sebesar Rp28,2 triliun.

“Nah, inilah kira-kira anggarannya, dan itu sudah dibagi-bagi. Dibagi-bagi kementerian/lembaga. Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, Kementerian PU itu lebih kurang totalnya Rp69 triliun selama 3 tahun, tahun ini Rp22 triliun,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah sudah membuat daftar prioritas untuk pelaksanaan proyek itu.

Di awal tahun 2026, perhatian utama akan ditujukan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sungai, dan sekolah, serta pembangunan hunian tetap untuk warga yang terkena dampak.

“Kalau Huntap kita targetkan paling lambat 2027, jangan terlalu lama di hunian, hunian sementara,” sambung Tito.

Sementara itu, pekerjaan yang kurang penting akan diteruskan pada tahun 2027, termasuk penyelesaian beberapa infrastruktur pendukung.

Tito mengatakan bahwa pemerintah pusat dan DPR RI akan memantau pelaksanaan program itu secara teratur.

Setiap kementerian dan lembaga diminta untuk membuat jadwal pekerjaan yang harus diserahkan pada awal bulan Juni nanti.

“Setelah itu nanti kami akan melakukan evaluasi per dua minggu oleh Satgas Pemerintah dan progresnya akan disampaikan kepada DPR,” imbuhnya.

Sektor infrastruktur yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), menurut Tito, menerima bagian terbesar untuk mempercepat pemulihan fisik di daerah yang terkena bencana.

“Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, Kementerian PU. Itu lebih kurang totalnya 69 triliun selama 3 tahun. Tahun ini 22 triliun,” jelas Tito.

Selain Kementerian PU, pemerintah juga merencanakan anggaran sebesar Rp 7,4 triliun dalam waktu 2 tahun untuk pembangunan rumah tetap (huntap) melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Seluruh dana yang dialokasikan ini direncanakan untuk mendanai sekitar 11.512 program kegiatan.

Kegiatan ini mencakup perbaikan jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan pemukiman warga.

Pelaksanaan kegiatan ini akan mengikuti Rencana Induk (Renduk) yang sudah disetujui oleh Bappenas.

Selain mengandalkan uang dari pemerintah pusat, Tito melanjutkan, Presiden Prabowo telah setuju untuk menambah Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun pada bulan Januari yang lalu.

Diberikan untuk 3 provinsi yang terkena dampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.