Trump Siapkan Rencana Invasi ke Greenland, Picu Ketegangan Global

PENUTUR.COM — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mencuri perhatian global setelah laporan Daily Mail menyebutkan bahwa ia telah memerintahkan para panglima operasi khusus AS untuk menyusun rencana invasi ke Greenland.

Langkah kontroversial ini disebut mendapat dukungan kuat dari penasihat kebijakan Trump, Stephen Miller, meski sejumlah perwira senior militer AS menentangnya.

Para pejabat Eropa dilaporkan resah, khawatir Trump berusaha merealisasikan rencana tersebut sebelum pemilihan paruh waktu Kongres AS pada November mendatang.

Ketegangan semakin meningkat setelah Trump menunjuk Gubernur Louisiana, Jeff Landry, sebagai utusan khusus AS untuk Greenland pada Desember lalu.

Landry bahkan secara terbuka menyatakan bahwa AS berencana menjadikan pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya.

Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, mengecam keras pernyataan Landry dan berjanji akan memanggil Duta Besar AS di Kopenhagen untuk meminta penjelasan resmi.

Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, bersama PM Greenland, Jens-Frederik Nielsen, mengeluarkan pernyataan bersama yang memperingatkan AS.

Ia menegaskan Trump agar tidak mencoba merebut pulau tersebut, menegaskan pentingnya penghormatan terhadap integritas teritorial.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan akan bertemu dengan otoritas Denmark pekan depan untuk membahas situasi ini.

Namun, Rubio tidak memberikan kepastian apakah Washington siap mengesampingkan opsi intervensi militer.

Trump sendiri berulang kali menegaskan bahwa Greenland “seharusnya menjadi bagian dari Amerika Serikat” demi alasan keamanan nasional dan perlindungan terhadap “dunia yang bebas.”

Mantan PM Greenland, Mute Egede, menegaskan bahwa pulau tersebut “tidak dijual dan tidak akan pernah dijual.”

Meski demikian, Trump menolak berkomitmen untuk tidak menggunakan kekuatan militer demi merebut kendali atas wilayah itu.

Greenland, yang pernah menjadi koloni Denmark hingga 1953, kini berstatus otonomi sejak 2009.

Pulau terbesar di dunia itu bukan hanya memiliki posisi geopolitik strategis di Arktik, tetapi juga kaya akan mineral tanah jarang serta diperkirakan menyimpan cadangan energi fosil dalam jumlah masif.