PENUTUR.COM – Sidang Perselisihan Hasil Pemilihaan Umum (PHPU) Pilpres 2024 kembali digelar Mahkamah Konstitusi pada Senin, (1/4). Pada sidang kali ini dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pemohon paslon 01, Anies-Muhaimin. Salah seorang saksi yang dihadirkan paslon 01 adalah ekonom senior Faisal Basri yang menyinggung soal bansos yang […]

PENUTUR.COM – PENUTUR,COM – Pesta demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan lima tahun sekali, mendapat sorotan dari dunia internasional. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau CCPR ikut menyoroti pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang baru digelar beberapa waktu lalu. CCPR menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan batas usia minimum […]

PENUTUR.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) siap menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 pada hari ini, Rabu (27/3). Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) dibagi dalam dua sesi. Pagi pukul 08.00 sidang PHPU perkara yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Anies […]

PENUTUR.COM – Pendaftaran sengketa Pemilu 2024 sudah dibuka oleh Mahkamah Konstitusi. Sejumlah pihak telah memasukkan gugatan antara lain dari kubu 01 dan kubu 03. Untuk hal ini MK memastikan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tak akan ikut dalam persidangan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Hal itu merujuk pada Putusan […]

PENUTUR.COM – Pasal pencemaran nama baik dan berita bohong atau hoaks selama ini kerap digunakan untuk menjerat para tokoh dan aktivis yang kritis kepada pemerintah. Salah satunya yang dialami aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Keduanya diseret ke pengadilan lantaran dituding melakukan pencemaran anama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi, […]

PENUTUR.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK menyatakan bahwa PT 4 persen wajib diubah sebelum Pemilu 2029. Meskipun demikian, MK menyatakan norma pasal 414 ayat (1) atau PT […]