PENUTUR.COM – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, batal mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dilihat di situs pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilkada 2024 milik MK Kamis (12/12) pagi, pasangan cagub dan cawagub yang diusung oleh KIM Plus, […]
PENUTUR.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) mempertegas larangan pelanggaran netralitas bagi TNI/Polri dalam Pilkada. Dalam norma baru, TNI/Polri akan terancam pidana penjara dan denda jika menguntungkan pasangan calon. Norma itu diputus MK dalam perkara 136/PUU-XXII/2024 yang dibacakan kemarin (14/11). Perkara terhadap Pasal 188 UU Pilkada itu diajukan oleh warga Nias Barat, […]
PENUTUR.COM – Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meragukan keabsahan panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Itu sebabnya dia mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. “Menurut versi saya, yang berwenang dan berhak dan sah itu hanya (pansel) bentukan […]
PENUTUR.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak mengubah usia minimum calon kepala daerah yang diajukan dalam gugatan Undang-Undang Pilkada. Putusan ini membuat peluang putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur di Pilkada 2024 terancam. Pasalnya usia Kaesang baru 29 tahun, sedangkan syarat usia minimum cagub-cawagub […]
PENUTUR.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Gugatan tersebut sebelumnya diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Putusan terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu dibacakan dalam sidang Putusan Uji Materiil Perppu Pilkada, Selasa (20/8). Putusan MK menyatakan […]
PENUTUR.COM – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sebagai “salah alamat” atau salah sasaran. “Objek yang dinilai di pengadilan hukum adalah pelanggaran hukum. Akan tetapi, dia bukan melanggar hukum, tapi melanggar kode etik. Jadi, ini objek […]
