PENUTUR.COM — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD melontarkan kritik keras terhadap Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang membuka ruang penempatan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga negara. Menurut Mahfud, kebijakan tersebut bermasalah secara hukum dan berpotensi melanggar undang-undang. Penilaian itu […]
PENUTUR.COM — Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan penting yang mengubah praktik penempatan anggota Polri dalam jabatan sipil. Dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo, MK menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki […]
PENUTUR.COM — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang diajukan Stepanus Febyan Babaro. Permohonan yang dikabulkan terkait jangka waktu Hak Atas Tanah (HAT) yang termuat dalam UU IKN yang memperbolehkan […]
PENUTUR.COM — Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan jaksa dapat ditangkap tanpa izin dari Jaksa Agung dalam kondisi tertangkap tangan melakukan tindak pidana, melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus. Terkait putusan ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) dipastikan Kepala Pusat Penerangan […]
PENUTUR.COM — Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) secara keseluruhan setelah menyatakan pasal jantung dalam beleid tersebut inkonstitusional. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dalam sidang yang digelar, Senin (29/9) dilansir dari Kompas. Keputusan itu memastikan pekerja […]
PENUTUR.COM — Mahkamah Konstitusi (MK) melarang wakil menteri (Wamen) rangkap jabatan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Putusan dibacakan dalam sidang yang digelar Kamis 28 Agustus 2025, dimana MK mengabulkan sebagian uji materi Pasal 23 Undang Undang Kementerian Negara. “Mengabulkan permohonan pemohon I untuk sebagian,” ujar Ketua MK Suhartoyo […]