PENUTUR.COM – DPR menunda rapat paripurna yang akan mengesahkan revisi UU Pilkada. Rapat tersebut ditunda karena peserta rapat tidak mencapai kuorum. “89 hadir, izin 87 orang, oleh karena itu, kita akan menjadwalkan kembali rapat bamus untuk rapat paripurna karena kuorum tidak terpenuhi,” kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad sambil […]
PENUTUR.COM – Ribuan buruh bakal menggelar aksi menolak pengesahan RUU Pilkada menjadi UU dalam Rapat Paripurna di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8) esok. Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli mengatakan pihaknya mendesak DPR tak melawan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan kepala daerah dengan mengesahkan RUU Pilkada. “Kami akan hadir bersama […]
PENUTUR.COM — DPR RI lewat Rapat Paripurna pada Selasa (9/7) menyetujui pembentukan panitia khusus (Pansus) angket pengawasan ibadah Haji 2024. “Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus angket pengawasan haji sebagaimana yang diusulkan dapat disetujui?” kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak […]
PENUTUR.COM – Transaksi judi online merambah hampir ke semua kalangan, dari rakyat kecil, karyawan kantoran hingga para pejabat. Temuan mengejutkan disampaikan Kepalau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana yang menyebut judi online juga menjangkiti para legislator dari pusat hingga daerah. Menurut Ivan, terdapat lebih dari 1.000 anggota […]
PENUTUR.COM – Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau UU KIA resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 yang membahas RUU KIA pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Dengan disahkannya undang-undang tersebut maka akan berlaku secara resmi cuti ibu melahirkan yang tadinya hanya tiga bulan menjadi […]
PENUTUR.COM – Wacana usulan hak angket DPR untuk mengusut adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 mulai digulirkan dari koalisi pendukung paslon Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Pro kontra muncul, ada yang menganggap hak angket tidak diperlukan karena ada Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Tapi di pihak lain, hak angket sangat diperlukan mengingat Bawaslu […]