Respons Kecurangan Pemilu, Megawati Instruksikan FPDI Perjuangan di DPR Gunakan Hak Angket

PENUTUR.COM – Kemenangan pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka versi hitung cepat atau quick count mendapat reaksi dari para pendukung paslon 01, Anies baswedan – Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

Mereka mengungkap sejumlah bukti kecurangan untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran melalui berbagai cara. Dari manipulasi suara di TPS, intimidasi aparat, hingga perhitungan real count yang dilakukan KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Berbagai modus kecurangan tersebut direspon oleh para petinggi partai dari paslon 01 dan 03. Salah satunya reaksi keras yang dilontarkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Megawati bahkan dikabarkan sudah memberi lampu hijau penggunaan hak angket oleh Fraksi PDI Perjuangan di DPR untuk meminta pertanggungjawaban  penyelenggara pemilu terkait berbagai kecurangan yang terjadi.

Sebelumnya, Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo merupakan orang pertama kali yang mengusulkan para partai pendukungnya yakni PDI Perjuangan dan PPP untuk menggunakan hak angket di DPR.

Ganjar menilai, hak angket DPR bisa jadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban para penyelenggara pemilu ihwal dugaan pelaksanaan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, Senin, (19/2).

Usulan penggunaan hak angket tersebut sudah ia sampaikan dalam rapat koordinasi TPN Ganjar Mahfud pada Kamis (15/2). Pada kesempatan itu, Megawati sudah meminta rencana penggunaan hak angket DPR dibicarakan dengan matang.

Sejalan dengan Ganjar, PDI Perjuangan juga telah meminta kepada masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan berbagai kecurangan dalam Pemilu 2024 lalu.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia, mari bersama-sama mewujudkan kedaulatan rakyat dengan terus menjaga dan mengawal semua proses perhitungan suara hingga akhir. Tidak hanya itu, laporkan segala bentuk kecurangan pemilu demi menjaga kedaulatan rakyat. Satyam Eva Jayate! Kebenaran Pasti Menang!,” tulis PDI Perjuangan.

TPN Ganjar-Mahfud sendiri telah membentuk Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan yang dipimpin oleh Todung Mulya Lubis dan wakil ketua Henry Yosodiningrat. Mereka akan menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Deputi 360 TPN, Syafril Nasution, menyatakan tim akan mempersiapkan perkaranya dengan merinci temuan-temuan yang diduga kecurangan, yang kemungkinan akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

Tim juga mengundang partisipasi seluruh masyarakat yang ingin mengungkapkan kecurangan pada Pilpres 2024, dengan tujuan melindungi demokrasi yang berkedaulatan rakyat.