Reshuffle Kabinet Jilid Kelima untuk Kepentingan Siapa?

PENUTUR.COM – Tidak bisa ditepis adanya kecurigaan bahwa reshuffle kabinet pada 19 Agustus 2024 ini dilatarbelakangi kepentingan politik Istana dibandingkan kepentingan nasional, apalagi kepentingan negara dan bangsa.

Reshuffle kelima di 2024 ini menggeser Bahlil Lahadilia, politisi Golkar, sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menggantikan Arifin Tasrif. Rosan Roeslani ditunjuk sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Ada Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggantikan Yasonna Laoly, serta Angga Raka Prabowo menjadi sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.

Selain kementerian, Presiden merombak pimpinan sejumlah badan.

Taruna Ikrar dilantik sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menggantikan Penny Lukito. Dadan Hindayana diangkat sebagai Kepala Badan Gizi dan Taruna Ikrar menjadi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Tercatat ini adalah reshuffle kelima selama pemerintahan Jokowi sejak 2014, dan yang kedua pada 2024.

Pada 21 Februari 2024, Presiden melakukan reshuffle Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hadi Tjahjanto dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya menyatakan mundur. Hadi sebelumnya menjabat Menteri ATR/Kepala BPN.

Posisi Menteri ATR/BPN diisi oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Apakah reshuffle ini menyingkirkan PDIP karena ada 2 politisi PDIP tersingkir: Arifin Tasrif dan Yasonna? Tidak juga.

Masih ada 5 orang PDIP di kabinet:
1. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung
2. Menteri Sosial Tri Rismaharini
3. Menteri Koperasi Teten Masduki
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Anas
5. Menteri Pemberdayaan Perempuan Bintang Puspayoga.

Reshuflle kali ini juga tidak menunjukkan motif memperbaiki kinerja pemerintahan namun lebih banyak faktor politik, terutama untuk mengamankan kepentingan Jokowi dan Prabowo Subianto, Presiden terpilih.

Jika demi kinerja apalagi demi bangsa dan negara, sejumlah masalah besar yang terus menerus menghancurkan bangsa dan negara ini justru tidak menjadi perhatian.

Misalnya soal judi online, soal korupsi, soal kemiskinan dan lapangan pekerjaan. Apa yang telah dan akan dilakukan pemerintah terhadap hal ini?

Empat jilid reshuffle sebelumnya tidak membuat masalah tersebut berkurang. Dan reshuffle kelima ini hanya akan berfungsi untuk dua bulan. Apapun motivasi di belakangnya, tentu bukan untuk kepentingan rakyat.

Di media sosial, sempat ada yang menyindir, “Kok Kepala BPIP tidak diganti.”