Purbaya Copot Dua Pejabat Kemenkeu Terkait Restitusi Pajak

PENUTUR.COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencopot dua pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Pajak pada Senin (4/5) di Jakarta.

Langkah tegas ini diambil setelah ditemukan ketidakterkendalian pencairan restitusi pajak, khususnya pada sektor batu bara, yang membebani kas negara hingga Rp25 triliun.

Keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakakuratan laporan internal mengenai proyeksi pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi.

Diketahui Kemenkeu saat ini tengah menginvestigasi lima pejabat yang diketahui paling banyak menyetujui klaim restitusi tersebut.

“Saya serius banget dengan restitusi itu, karena keluarnya agak tidak terkendali. Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua [pejabat] akan saya copot,” tegas Purbaya.

Penindakan ini menjadi peringatan bagi seluruh aparatur pajak agar lebih akurat dalam memberikan laporan kepada pimpinan.

Purbaya mengungkapkan bahwa tahun lalu terjadi kesalahan proyeksi yang signifikan karena data dari staf menunjukkan potensi restitusi rendah, namun realisasinya melonjak tajam.

“Jadi itu yang kita akan perbaiki, jangan sampai ada salah informasi lagi,” tambah Purbaya, Menteri Keuangan.

Pemerintah juga telah memperketat regulasi dengan memangkas ambang batas restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu.

Saat ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang melakukan audit investigasi menyeluruh terhadap pencairan restitusi periode 2016 hingga 2025.

Purbaya memberikan perhatian khusus pada sektor pertambangan batu bara yang dinilai memiliki angka pengembalian PPN yang tidak wajar.

Ia menganggap terdapat kesalahan penghitungan dalam proses tersebut.

“Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp25 triliun restitusinya, net. Jadi saya bayar. Kan ada yang tidak benar hitungannya,” ungkap Purbaya, Menteri Keuangan.

Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh untuk menindaklanjuti temuan audit investigasi.

Identitas kedua pejabat yang dicopot akan diumumkan secara resmi kepada publik segera setelah proses administrasi eksekusi selesai dilakukan.