Menkeu Blokir Anggaran Kementerian untuk Dialihkan ke Bansos

PENUTUR.COM- Posisi Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kabinet Indonesia Maju (KIB) terus disorot. Beredar rumor Sri Mulyani akan mengajukan pengunduran diri karena merasa tidak nyaman dengan kondisi di cabinet.

Salah satu alasannya penggelontoran dan bantuan sosial yang nilainya melonjak jauh dari toleransi yang ditetapkannya selama ini.

Bahkan, Presiden Joko Widodo pada akhir tahun 2023 memerintahkan kepada Sri Mulyani untuk memblokir anggaran Kementerian atau Lembaga (K/L).

Perintah dari Jokowi ini membuat Sri Mulyan lalu ditransmisikan dalam bentuk pesan Automatic Adjustment oleh Sri Mulyani kepada seluruh K/L.

Dimana setiap K/L diminta menyisihkan 5% anggaran mereka yang tidak prioritas atau tak perlu dilakukan pada awal tahun. Hingga kemudian terkumpul mencapai Rp50,14 triliun di APBN 2024.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengakui perintah ini datang dari presiden. Dirinya pun berdalih kebijakan Automatic Adjustment untuk mengantisipasi krisis yang datang tiba-tiba.

“Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di 2024,” kata Deni dalam keterangan tertulisnya.

Automatic Adjustment sendiri adalah penyesuaian anggaran dalam rangka merespons dinamika global terhadap aktivitas ekonomi di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri mengakui adanya Automatic Adjustment.

“Nanti itu teknisnya ada macam-macam cara, Bu Menkeu akan menjelaskan, salah satunya Automatic Adjustment,” kata Airlangga.

Airlangga mengatakan dana yang terkumpul dari kebijakan Automatic Adjustment akan digunakan untuk mempertebal anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi pupuk.

“Kemarin dengan dana yang ada Rp 26 triliun itu hanya mencakup 5,7 juta petani dan kita harus menambah 2,5 juta petani dan subsidi pupuk tidak boleh lambat. Sehingga Bapak Presiden Jokowi sepakat untuk menyetujui ditambahkan subsidi Rp 14 triliun,” ungkapnya.