PM Belanda Dick Schoof Umumkan Pengunduran Diri Usai Pemerintahannya Alami Krisis

PENUTUR.COM — Perdana Menteri Belanda, Dick Schoof, mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (3/6) setelah pemerintahan koalisi yang dipimpinnya runtuh akibat penarikan dukungan dari pemimpin sayap kanan Geert Wilders.

Dalam pertemuan yang bertujuan menyelamatkan koalisi empat partai, Geert Wilders, pemimpin Partai Kebebasan (PVV), menyatakan bahwa ia tidak punya pilihan selain menarik para menterinya dari kabinet. Hal ini dipicu oleh ketidaksepakatan terkait kebijakan imigrasi yang lebih ketat yang ia usulkan.

“Keputusan Wilders adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak perlu,” tegas PM Schoof dalam pernyataannya.

Dick Schoof, yang baru mulai menjabat pada Juli 2024, menyampaikan bahwa ia akan segera mengajukan pengunduran diri kepada Raja Willem-Alexander, dan melanjutkan tugas sebagai pemimpin pemerintahan sementara hingga terbentuk kabinet baru.

Sementara itu, Geert Wilders menegaskan bahwa dirinya akan memimpin PVV dalam pemilu mendatang dan berharap dapat menjadi perdana menteri berikutnya.

Ia menyebut keputusan meninggalkan koalisi sebagai langkah akibat kurangnya dukungan terhadap agenda migrasi ketat yang diajukan PVV.

Ketegangan dalam pemerintahan meningkat sejak akhir Mei, saat Wilders menggelar konferensi pers mendadak untuk mengungkapkan bahwa ia telah kehilangan kesabaran terhadap koalisi pemerintahan.

Ia mengancam akan menarik diri jika koalisi tidak segera mengadopsi rencana 10 poin pembatasan imigrasi.

Beberapa poin utama dari rencana tersebut meliputi penutupan perbatasan bagi pencari suaka, pengawasan perbatasan yang lebih ketat, dan deportasi warga negara ganda yang dihukum.

Wilders, yang dikenal dengan pandangan kerasnya terhadap imigrasi dan dijuluki Trump dari Belanda, menyatakan bahwa keamanan dan stabilitas nasional harus menjadi prioritas utama.

Pengunduran diri Schoof memicu ketidakpastian politik baru di Belanda. Para analis memprediksi bahwa pemilu legislatif kemungkinan akan digelar paling cepat Oktober 2025.

Namun, dengan fragmentasi politik yang tinggi, pembentukan pemerintahan baru diperkirakan akan memakan waktu berbulan-bulan.

Situasi ini menandai babak baru dalam dinamika politik Belanda, di mana perdebatan soal imigrasi kembali menjadi isu sentral yang memecah belah partai-partai utama