Pemerintah Wacanakan Pangkas Luas Rumah Subsidi Jadi 18 Meter, Wamen PKP: Belum Diputuskan

PENUTUR.COM – Pemerintah tengah menggodok perubahan kebijakan terkait standar luas rumah subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam draf Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang beredar, tercantum usulan pengurangan ukuran rumah subsidi secara signifikan.

Luas tanah yang semula minimal 60 meter persegi dipangkas menjadi 25 meter persegi, sementara bangunan diperkecil dari 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi.

Meskipun demikian, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan bahwa rencana pemangkasan ukuran tersebut belum diputuskan secara resmi.

“Sebenarnya itu belum diputuskan, karena yang benar adalah justru ukurannya dibesarkan,” kata Fahri saat ditemui di Cibubur, Jawa Barat, Minggu (1/6).

Ia menyebut, saat ini pemerintah justru sedang mempertimbangkan untuk memperluas ukuran rumah subsidi agar lebih layak dihuni.

Hal ini mengacu pada standar yang terdapat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Bahkan, yang benar justru sedang dibicarakan agar ukurannya diperluas. Dari ukuran yang sekarang itu 36, 40, paling tidak 40 meter persegi,” ujarnya.

Berdasarkan SDGs, menyebutkan bahwa standar ruang layak huni minimal 7,2 meter persegi per orang. Ia menilai, pemangkasan ukuran rumah akan bertentangan dengan prinsip-prinsip SDGs dan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat.

“Kalau mengacu pada SDGs, tidak boleh dikecilkan. Standar hunian layak sudah ditetapkan secara internasional, dan itu yang harus kita jadikan acuan,” tegas Fahri.

Di sisi lain, Fahri juga menyoroti tren hunian masa depan yang akan mengarah pada pembangunan vertikal, seperti rumah susun atau apartemen. Hal ini dinilai lebih efisien di tengah keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah yang saat ini terjadi.

Draf aturan yang sedang disiapkan ini akan menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023.

Meski masih bersifat usulan, munculnya wacana pengurangan ukuran rumah subsidi menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Fahri memastikan bahwa pemerintah masih membuka ruang dialog dan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan final terkait dimensi rumah subsidi ke depan.