Mahathir Mohamad Laporkan PM Anwar Ibrahim ke Polisi, Ada Apa? 

PENUTUR.COM — Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyambangi Markas Besar Kepolisian Distrik Putrajaya untuk melaporkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Selasa (2/12).

Ia menuduh Anwar telah kebablasan saat membuat Perjanjian Perdagangan Timbal Balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Malaysia dan Amerika Serikat.

Mahathir yang berusia 100 tahun itu mengatakan Anwar meneken ART tanpa mandat penuh dari entitas yang dimaksudkan untuk mewakili Federasi Malaysia.

“Perjanjian itu tidak sah karena dia (Anwar) bukan satu-satunya perwakilan Federasi. Perjanjian semacam itu seharusnya memerlukan persetujuan dari empat entitas utama: Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat, Dewan Penguasa, dan eksekutif (pemerintah),” ujar Mahathir, dikutip dari Sinar Harian, Kamis (4/12).

Menurut Mahathir, perjanjian Anwar dan Presiden AS Donald Trump tersebut tidak konstitusional.

“Dokumen perjanjian itu setebal 400 halaman, tetapi tidak pernah diungkapkan kepada publik,” ujarnya.

Keberatan Mahathir karena ada banyak klausula yang menyatakan banyak kewenangan Malaysia diserahkan kepada Amerika Serikat.

“Sehingga mengharuskan kami untuk merujuk tindakan kepada mereka dan memungkinkan mereka menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” katanya.

Mahathir menilai perjanjian itu tidak memihak bumiputra atau menguntungkan etnis Melayu dan kelompok pribumi.

“Ini berarti kekuasaan AS mengesampingkan hak istimewa bumiputra, dan segala manfaat yang diberikan kepada bumiputra juga harus diberikan kepada Amerika Serikat,” ujarnya.

Laporan Mahathir itu juga meneruskan hampir 139 laporan polisi yang diajukan baik individu atau pun LSM di Malaysia atas ART yang diteken Anwar dan Trump pada 26 Oktober 2025.

Namun, keluhan hingga laporan polisi ditepis Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Zafrul Tengku Abdul Aziz.

Ia menegaskan bahwa tidak ada penghilangan prioritas bumiputera dalam kebijakan pemerintah.

Zafrul malah menantang Mahathir untuk menunjukkan klausula mana yang memberikan hak istimewa bagi perusahaan AS ketimbang bumiputera di Malaysia.