Lindungi Industri Lokal, Kadin Desak Prabowo Batalkan Impor Pick-Up India

PENUTUR.COM — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia secara resmi meminta Presiden untuk membatalkan rencana impor 105.000 unit mobil pick-up yang ditujukan sebagai kendaraan operasional Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih.

Kadin menilai, kebijakan mendatangkan kendaraan dari luar negeri tersebut berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri, Saleh Husin, menyatakan bahwa aspirasi ini muncul setelah pihaknya menyerap pandangan dari para pelaku industri dan asosiasi otomotif tanah air.

“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” ujar Saleh Husin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (22/2).

Menurut Kadin, mengimpor kendaraan niaga dalam bentuk utuh atau Completely Built Up (CBU) adalah langkah yang berisiko mematikan manufaktur lokal tanpa memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi domestik.

Padahal, industri otomotif nasional telah menyatakan kesiapannya untuk menyuplai kebutuhan armada program desa tersebut.

Saleh menekankan bahwa kebijakan perdagangan seharusnya sejalan dengan visi besar pemerintah dalam hal hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah ekonomi.

“Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” tegas Saleh.

Saat ini, kapasitas produksi pick-up nasional mencapai ratusan ribu unit per tahun namun belum terutilisasi secara maksimal.

Keunggulan produk lokal juga diperkuat dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang sudah di atas 40 persen serta dukungan jaringan purna jual yang luas di seluruh pelosok negeri.

Sebagai informasi, rencana pengadaan ini melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara yang berniat mengimpor 105.000 unit kendaraan dari India untuk mendukung operasional Kopdes.

Rinciannya mencakup 35.000 unit pikap 4×4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), serta 35.000 unit pikap 4×4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

Pengiriman rencananya dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2026.

Kadin berharap pemerintah melakukan sinkronisasi antar-kementerian agar program pembangunan desa tetap menjadi stimulus bagi penguatan industri dalam negeri, bukan justru memberikan keuntungan bagi manufaktur asing.