Kritik Usulan Kepala MBG, Anggota DPR: Tak Semua Serangga Bisa Dimakan

PENUTUR.COM — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana disorot setelah mengusulkan serangga sebagai lauk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Usulan tersebut memunculkan pro kontra karena berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi sasaran utama program tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin meminta agar usulan tersebut dikaji lebih mendalam dan hati-hati dalam proses pengambilan kebijakannya.

“Tidak semua serangga dapat dimakan. Beberapa jenis serangga mengandung racun atau patogen yang dapat membahayakan kesehatan, terutama jika tidak diproses dengan benar,” kata Politisi Fraksi PKS ini, Rabu (29/1).

Menurutnya, tidak semua daerah di Indonesia memiliki kebiasaan atau tradisi memakan serangga. Setiap daerah memiliki ciri khas kuliner yang telah berkembang sesuai dengan nilai budaya dan kebiasaan makan masyarakat setempat.

Oleh karena itu, pemilihan serangga yang tepat dan aman untuk konsumsi harus melalui penelitian yang mendalam, agar program ini tidak menimbulkan masalah kesehatan baru.

Selain itu, Alifudin juga menyebutkan pentingnya memperhatikan psikologis dan preferensi anak-anak dalam menyikapi ide konsumsi serangga.

“Kebiasaan makan setiap anak berbeda-beda. Ada anak yang sudah terbiasa dengan makan serangga di beberapa daerah tertentu, namun banyak juga yang merasa jijik dan tidak mau memakannya. Perasaan tidak nyaman ini harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan, agar tujuan program untuk menciptakan pola makan bergizi tetap tercapai tanpa menimbulkan penolakan,” terangnya.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan MBG tetap mengutamakan pendidikan gizi yang seimbang.

Menurutnya, pengenalan serangga sebagai lauk dalam program tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang edukatif, bukan hanya sebagai solusi instan.

“Pendidikan tentang pentingnya asupan gizi yang beragam dan seimbang jauh lebih penting daripada sekadar mengganti lauk dengan serangga,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan yang diambil harus berbasis pada hasil kajian yang mendalam dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Hal ini lanjut Alifudin, demi menjaga kesehatan, kenyamanan, dan keberagaman budaya masyarakat Indonesia.