Kadin Bakal Gelar Munas dalam Waktu Dekat Guna Akhiri Polemik Perebutan Kursi Ketua Umum

PENUTUR.COM – Perselisihan Arsjad Rasjid dengan Anindya Bakrie berebut kursi Ketum Kadin Indonesia tampaknya segera berakhir. Bakal digelar munas untuk memilih ketum dalam waktu cepat. Arsjad Rasjid dikabarkan tidak akan maju lagi. Bisa jadi, Ketum Kadin Indonesia bakal diduduki Anindya Bakrie.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM, Kadin Indonesia, Dhawiswara K Harjono mengatakan, baik Arsjad maupun Anindya sepakat untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan Kadin Indonesia dengan menggelar musyawarah nasional (munas) secepatnya.

Demikian pula rencana membawa sengketa kepemimpinan Kadin Indonesia ke ranah hukum, menurut Dhaniswara, ditangguhkan.

“Maka langkah hukum ditunda kita lihat kesepakatan yang ada apakah akan dijalankan dengan baik dan benar atau tidak,” jelas Dhawiswara dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (12/11).

Dhawiswara mengatakan, Kadin kubu Arsjad ingin memastikan penggantian kepengurusan dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Dilakukan untuk meluruhkan sentimen negatif terhadap dunia usaha di tanah air.

Kuasa Hukum Arsjad, Hamdan Zoelva mengatakan, dari hasil investigasi dan penelusuran dokumen, muncul kesimpulan sementara. Yakni, memang ada pelanggaran hukum yang terjadi di munaslub versi Anindya.

Sementara, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra menjelaskan, munas yang dipercepat ini, merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie dalam pertemuan pada 27 September 2024. Pertemuan kedua tokoh itu diinisiasi Menteri ESDM yang juga Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

“Setelah diminta untuk melaksanakan Munas lebih cepat, Pak Arsjad Rasjid juga telah menyampaikan secara terbuka bahwa beliau tidak akan maju lagi dalam Munas yang akan datang,” kata Eka.

Dia bilang, Kadin kini tengah mempersiapkan munas yang didahului rapimnas pada 29 November 2024. “Karena itu, kami akan melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional pada Jumat, 29 November 2024 untuk menyusun agenda dan mempercepat pelaksanaan Munas,” tambahnya.

Dalam rapimnas, kata Eka, Kadin Indonesia meminta komitmen dari semua pemegang hak suara, termasuk kadin provinsi dan asosiasi lainnya (ALB), untuk mengikuti proses sesuai jadwal yang telah disepakati, bersama pemerintah sebagai pengawas Kadin Indonesia.