Jusuf Kalla Tolak Musyawarah Nasional Golkar Dimajukan, Partai Harus Taati Aturannya

PENUTUR.COM – Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla menolak Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Pimpinan (Rapim) partai dimajukan menjadi Agustus 2024.

Jusuf Kalla menanyakan siapa pihak yang meminta Munas Golkar dimajukan sebagai ajang untuk memilih pengganti Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Mantan Ketum Golkar ini juga menegaskan bahwa partai harus menaati aturannya sendiri bahwa munas dan rapim digelar Desember 2024.

“(Ketum) Golkar tradisinya kan dipilih di munas, nah Munas masih nanti bulan Desember,”ujar Jusuf Kalla.

JK menambahkan bahwa setuju dengan pernyataan Aburizal Bakrie sebagai ketua dewan pembina, dan juga Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua dewan penasihat agar partai taat kepada aturan yang diputuskan sendiri terkait pelaksanaan Munas dan Rapim.

Jusuf Kalla menjelaskan tidak mengetahui alasan mundurnya Airlangga Hartarto. Ia menduga adanya tekanan eksternal meski tidak menepis kemungkinan Airlangga memiliki alasan pribadinya sendiri.

Hal ini dikarenakan JK menilai Airlangga Hartarto berhasil memimpin Golkar pada Pemilu lalu, dengan meningkatnya perolehan kursi Golkar di DPR.

Oleh karena itu tidak ada alasan secara internal, dari para kader, untuk mendesak Airlangga mundur, kecuali ada tekanan dari fungsi yang lebih kuat lagi.

“Munas itu Desember, oleh karena itu, kita harus taati itu, marwah partai harus dijaga, jangan hanya karena tekanan-tekanan dari pihak luar sehingga partai harus menyerah, buat apa puluhan juta kader kalau begitu,”ungkap Jusuf Kalla.

“Ada tekanan yang lebih kuat, karena kalau dari internal saya yakin tidak ada karena semua sudah setuju (Munas/Rapim) Desember, tiba-tiba berhenti. Kalau tekanan internal harus melalui munas, rapim, tidak bisa internal diturunkan di tengah-tengah tanpa munas,” lanjutnya.