Hakim Tolak Gugatan Praperadilan, Status Tersangka Hasto Kristiyanto Tetap Sah

PENUTUR.COM – Gugatan praperadilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto ditolak.

Gugatan praperadilan itu terkait penetapan tersangka Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan Harun Masiku.

Hal tersebut dibacakan langsung hakim tunggal Djuyamto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/2). “Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak diterima,” kata Djuyamto saat membacakan hasil sidang.

Dengan demikian, status tersangka Hasto oleh KPK dianggap sah lantaran gugatan praperadilan yang tidak diterima. Hasto Kristiyanto menggugat penetapan tersangka dirinya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya anggota tim kuasa hukum Hasto, Todung Mulya Lubis, menduga Sekjen PDI-P itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yang dianggap cacat prosedur.

“Termohon secara nyata menetapkan pemohon sebagai tersangka tanpa melalui proses penyelidikan terlebih dahulu yang seharusnya dimulai dengan surat perintah untuk penyelidikan,” kata Todung dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (5/2).

Todung menyatakan, KPK tiba-tiba menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor B/722/DIK.00/23/12/2024 dan B/722/DIK.00/23/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama Hasto Kristiyanto.

Pengacara senior itu bilang, KPK seharusnya melaksanakan penyelidikan terlebih dahulu sebelum meningkatkan kasus yang tengah diusut ke tahap penyidikan.

“Penetapan tersangka atas diri pemohon ini terkesan terburu-buru karena tidak menunggu perolehan bukti-bukti dari hasil penyidikan, khususnya melalui tindakan penyitaan dan pemeriksaan saksi-saksi lainnya dalam perkara yang melibatkan pemohon,” kata Todung.

“Oleh karenanya, perbuatan termohon tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan termohon dan bentuk ketidakpatuhan atau pembangkangan termohon kepada proses hukum acara pidana,” ujar Todung.