Civitas UGM Anggap Jokowi Menyimpang dari Prinsip Demokrasi

PENUTUR.COM – Situasi politik yang terjadi belakangan ini membuat resah  banyak pihak termasuk sejumlah guru besar dan civitas Universitas Gadjah Mada (UGM).

Mereka mengeluarkan petisi Bulaksumur yang mengkritik Presiden Joko Widodo karena dianggap gagal menjalankan dharma bakti almamaternya saat menjadi presiden.

Petisi itu merujuk pada sejumlah persoalan demokrasi pada perhelatan Pemilu 2024. Diantaranya, pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses Pemilu 2024, serta pernyataan kontradiktif Jokowi soal keberpihakan dan ikut kampanye.

“Merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” kata Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro dalam rekaman yang diterima, Rabu (31/1).

Menurut mereka, Jokowi justru telah menunjukkan bentuk penyimpangan pada prinsip dan moral demoraksi, kerakyatan dan keadilan sosial. Padahal, seluruhnya adalah esensi dari nilai-nilai pancasila.

Petisi Bulaksumur juga meminta Jokowi beserta seluruh pejabat, aktor politik, dan aparat penegak hukum yang berada di belakang persoalan demokrasi tersebut untuk segera menghentikan tindakannya dan mengembalikan demokrasi di Pemilu 2024.

“Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejala politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral,” kata Koentjoro.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memang kerap diduga cawe-cawe dalam Pemilu 2024 usai putera sulungnya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres.

Dia mendapat kritik sejak MK secara sengaja memberi jalan bagi Gibran untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto. Selama masa kampanye, Jokowi pun kerap disebut berkampanye dan menunjukkan gimik politik keberpihakan terhadap Prabowo-Gibran.

Hal ini kemudian dikaitkan dengan sejumlah laporan tentang keberpihakan aparat pemerintah dan penegak hukum pada pasangan calon nomor urut 02 tersebut.