Anggaran Dipangkas, MK Akui Hanya Bisa Bayar Gaji Pegawai Hingga Mei 2025

PENUTUR.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) mengeklaim hanya mampu menggaji pegawai hingga Mei 2025. Hal ini imbas dari efisiensi anggaran.

“Terhadap pemotongan (anggaran), kami memiliki dampak. Kami alokasikan gaji dan tunjangan Rp45 miliar. Kami alokasikan sampai bulan Mei 2025,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK Heru Setiawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (12/2).

Heru menuturkan MK memiliki pagu anggaran sebesar Rp611,4 miliar. Realisasi anggaran sudah sebesar 51,73 persen atau setara dengan Rp316 miliar.

“Sisa anggaran saat ini adalah Rp295 miliar. Masing-masing kami alokasikan Rp83 miliar untuk belanja pegawai dan belanja barang Rp198 miliar, belanja modal Rp13 miliar,” ujar Heru.

Dia mengungkapkan berdasarkan informasi dari Dirjen Anggaran, MK dapat memblokir anggaran sebesar Rp226 miliar. Dari blokir tersebut pagu anggaran MK berubah menjadi Rp385,3 miliar.

“Sehingga sisa anggaran yang dapat kami gunakan sampai saat ini Rp69 miliar,” katanya.

Dia mengatakan anggaran tersisa Rp69 miliar tersebut dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp45 miliar. Kemudian, pembayaran tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan tenaga kontrak sebesar Rp13 miliar.

Kemudian, langganan daya dan jasa Rp9 miliar, tenaga outsourching Rp610 juta, dan honorium perbantuan penyelenggaraan persidangan perkara Rp409 juta.

Imbas efisensi lainnya yaitu adanya komitmen rangka perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dan Pilkada yang tidak dapat dibayarkan lantaran tidak ada anggaran tersisa.

Termasuk kebutuhan penanganan Pengujian Undang-Undang (PUU) dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), dan perkara lainnya hingga akhir tahun.

“Komitmen untuk pemeliharan kantor seperti pemeliharaan gedung, kendaraan peralatan mesin dan keperluan pokok perkantoran lainnya tidak dapat dibayarkan,” beber Heru.

MK pun mengajukan usulan pemulihan anggaran yakni pembayaran gaji dan tunjangan. Nilainya sebesar Rp38 miliar untuk Juni sampai Desember.

Kemudian, untuk operasional pemeliharaan kantor sebesar Rp20 miliar. Lalu, penanganan perkara pilkada lima tahunan dan PUU sebesar Rp130 miliar.