Airlangga Hartarto Terseret Kasus Hukum, Sinyal Munaslub Partai Golkar?
Share
PENUTUR.COM – Situasi internal di Partai Gokar mulai menghangat. Penyebabnya, apalagi kalau bukan situasi Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto yang kini ikut terseret dugaan perkara korupsi ekspor minyak sawit menta (CPO) dan turunannya pada periode 2021-2022.
Diketahui Kejaksaan Agung memeiksa Mnteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang berlangsung selama 12 jam sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.
Dari pemeriksaan marathon itu, Airlangga Hartarto menjawab sekitar 46 pertanyaan yang diajukan penyidik dari Kejaksaan Agung.
“Saya telah menjawab 46 pertanyaan dan mudah-mudahan jawaban sudah terjawab dengan sebaik-baiknya,” kata Airlangga di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/7).
Pemeriksaan terhadap Airlangga Hartarto merupakan pengembangan dari penetapan tiga tersangka korporasi diantaranya Wlmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.
Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun.
“Dalam rangka untuk membuat terang peristiwa pidana terhadap tiga tersangka tersebut maka kami memandang perlu untuk memeriksa Bapak Airlangga dalam kapasitas beliau selaku Menko Perekonomian khususnya terkait tugas dan tanggung jawab beliau dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng,” jelas Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Kuntadi
Penetapan tersangka korporasi ini merupakan hasil pengembangan dari lima tersangka perorangan yang saat ini sudah berstatus terpidana.
Kelima orang tersebut antara lain, Indrasari Wisnu Wardhana, Master Parulian Tumanggor, Stanley MA, Picare Pierre Togar Sitanggang dan Lin Che Wei.
Kendati banyak pihak yang mulai kasak kusuk perihal keterlibatan Airlangga Hartarto, namun Kuntadi menegaskan bahwa pemeriksaan kali ini masih pada tahap penyelidikan awal.
“Saya rasa masih sangat prematur untuk menyatakan keterlibatan dan sebagainya, ya. Bahwa ini masih penyelidikan awal,” lanjut Kuntadi.
“Jadi, proses masih berjalan dan itu masih kami lihat perkembangannya jadi mari kita tunggu lah,” tambahnya.
Meski proses hokum yang harus dijalani Airlangga Hartarto masih panjang namun arus internal yang menyuarakan digelarnya munaslub semakin kencang.
Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin pemanggilan Airlangga Hartarto oleh Kejagung berimplikasi serius terhadap posisinya sebagai Ketum Golkar.
“Kalau kita lihat implikasinya sangat serius, kalau Airlangga terkena kasus hukum di Kejaksaan Agung kemungkinan besar akan ada Munaslub di Golkar,” ujar Ujang dalam keterangannya, Senin (24/7).
Apalagi, menurut Ujang, pemeriksaan Airlangga ini juga bersamaan dengan dinamika di internal Partai Golkar yang menginginkan adanya Munaslub.
“Kita tahu bahwa di politik itu orang akan jatuh atau bisa digulingkan ketika dia tersandung kasus hukum. Jadi ini berbarengan dan paralel,” katanya.
Salah serorang tokoh Golkar, Luhut Panjaitan digadang-gadang bisa jadi penyelamat partai yang kini dalam survey mengalami penurunan.
Luhut Panjaitan tidak menampik didatangi oleh tokoh senior Golkar yang mendorong dirinya menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
“Mereka minta saya (jadi ketum). Saya bilang, saya tidak pada posisi begitu-begitu. Tapi mereka cerita begini begitu, maka saya katakan silahkan saja kalian, saya tidak mau berkelahi,” imbuhnya.
Selain itu, Luhut mengaku siap menerima mandat menjadi Ketua Umum Partai Golkar asalkan peralihan kekuasaan tersebut tidak menimbulkan konflik. Bahkan Luhut tak mau bermain uang untuk mendapatkan kursi Ketua Umum Partai Golkar jika munaslub itu terjadi.
“Yang kedua, kalau kalian mau deklarasi bikin (munaslub), saya tidak mau main-main uang. Karena biar Golkar kembali kepada masa lalunya tidak main uang, dan partai itu lebih baik lagi ke depan,” katanya.
Selain Luhut Panjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga menyatakan kesiapannya menjadi Ketum Golkar. Namun, lanjutya, proses tersebut harus melalui mekanisme partai yang berlaku.
“Saya kan bilang lewat mekanisme partai. Jadi lewat mekanisme partai aja,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7).
Bahlil mengatakan, setiap kader yang merasa memiliki tanggung jawab untuk mengabdi kepada partai akan siap untuk memimpin partai.
“Setiap kader yang merasa bertanggungjawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil. Tapi lewat mekanisme partai,” ujarnya.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku siap menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto. Namun, kata dia, proses tersebut harus melalui mekanisme partai yang berlaku.
“Saya kan bilang lewat mekanisme partai. Jadi lewat mekanisme partai aja,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7).
Sementara itu, menanggapi situasi yang memanas di internal partainya, Airlangga Hartarto berpesan jika ada pihak yang ingin menjadi pimpinan partai sebaknya menunggu digelasnya Munas pada tahun depan.
“Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar ke 2024,” kata Airlangga Hartarto.
Hal ini dilakukan Airlangga Hartarto untuk meresponernyataan seorang anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam yang mendorong diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Ia menegaskan tidak ada rencana dari internal partainya untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) guna mengganti dirinya sebagai Ketum Golkar dan sebagai bakal calon presiden dari Partai Golkar.
“Tidak ada, tidak akan ada (Munaslub),” pungkas Airlangga Hartarto.
