Catat Ya.. Jokowi Bilang Presiden dan Menteri Boleh Kampanye dan Memihak Paslon Tertentu

PENUTUR.COM – Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan di mana ia menyebut presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang memperbolehkan untuk mengikuti kampanye selama tidak memakai fasilitas Negara.

Pasalnya, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan beberapa waktu lalu yang menyebut aparat aupun ASN diharuskan untuk netral dan tidak memihak paslon mana pun.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi reaksi masyarakat terhadap sejumlah menteri yang ikut menjadi tim sukses salah satu paslon pada Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1).

Bagi Jokowi, presiden dan menteri merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik. Karena itu kampanye merupakan hak demokrasi sekaligus hak politik setiap warga Negara.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja,” ucap Jokowi.

Kendati begitu Jokowi mengingatkan, kepada sejumlah menteri yang berpihak pada salah satu paslon untuk tidak menggunakan fasilitas negara.

“Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh; boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” tegas Jokowi.

Dia juga kembali menegaskan bahwa pilihan untuk berkampanye tersebut merupakan hak setiap individu yang boleh dilakukan.

“Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh; boleh berkampanye, boleh, tetapi kan dilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing,” kata Jokowi.