Pembiayaan Utang Diprediksi Membengkak Imbas Belanja APBN Melonjak

PENUTUR.COM — Pembiayaan utang untuk memenuhi kebutuhan belanja APBN pada tahun ini diprediksi akan semakin melonjak.

Kondisi ini dipicu oleh agresifnya realisasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah.

Teuku Riefky, Peneliti Makroekonomi Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), menjelaskan bahwa konflik geopolitik global turut menjadi penyebab utama pembengkakan tersebut, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz.Investasi valuta asing

“[Pembiayaan] nampaknya kan membengkak dikarenakan jumlah belanja yang meningkat di tengah konflik Iran-AS dan stagnannya penerimaan,” ujarnya, Kamis (21/5).

Gejolak perang di Timur Tengah yang belum mereda berimplikasi pada peningkatan pengeluaran negara.

Hal ini terjadi karena alokasi belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi semakin tinggi.

Faktor lain yang membebani anggaran adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan dana cukup besar.

Hingga April, realisasi anggaran untuk program MBG tercatat telah menembus sekitar Rp73 triliun.

“MBG adalah program yang secara fiskal sangat mahal, sehingga apabila penerimaan tidak mencukupi mendorong diperlukannya penerbitan pembiayaan,” tutur dia.

Pandangan serupa disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad yang menyoroti tingginya beban belanja subsidi pemerintah saat ini.

Data per akhir April 2026 menunjukkan pengeluaran untuk subsidi dan kompensasi BBM telah menyentuh Rp153,1 triliun.

Angka tersebut melonjak sebesar 223,1% secara tahunan (yoy).

“Faktor itu yang agak mengkhawatirkan. Begitu harga minyak naik, pemerintah menanggung subsidi. Itu yang perlu dikhawatirkan,” kata Tauhid.

“Kalau harga beban subsidi minyaknya sudah lewat batas, kemarin saja sudah Rp200 triliun, kalau ini sampai akhir tahun, ngga kebayang nambah berapa triliun lagi. Itu saja yang jadi concern,” tambahnya.

Kementerian Keuangan melaporkan bahwa penarikan utang baru untuk membiayai APBN hingga akhir April telah mencapai Rp305,5 triliun.

Jumlah ini setara dengan 36,7% dari target setahun penuh yang dipatok Rp832,2 triliun.

Pemerintah juga merealisasikan pembiayaan non-utang sebesar Rp7 triliun.

Nilai tersebut setara dengan 4,9% dari total target APBN yang ditetapkan sebesar Rp143,1 triliun.

Sementara itu, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga April 2026 tercatat sebesar Rp400,5 triliun, atau melonjak 57,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Lonjakan belanja K/L ini dipengaruhi oleh implementasi Program MBG yang menyerap dana Rp73,8 triliun selama empat bulan pertama, penyaluran bantuan sosial, serta pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk THR.