TikTok Nonaktifkan 1,7 Juta Akun Anak di Bawah 16 Tahun

PENUTUR.COM — Platform media sosial TikTok telah menonaktifkan sedikitnya 1,7 juta akun pengguna berusia di bawah 16 tahun di Indonesia hingga Selasa (28/4).

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menjelaskan bahwa angka tersebut mengalami lonjakan signifikan dalam waktu kurang dari satu bulan.

Berdasarkan data yang dilaporkan TikTok kepada pemerintah, jumlah akun yang ditutup pada 10 April lalu masih berada di bawah angka 780 ribu akun.

Dilansir dari Detik iNET, kebijakan ini menempatkan TikTok sebagai platform digital pertama di Tanah Air yang secara aktif mempublikasikan data deaktivasi pengguna di bawah umur.

Tindakan tegas ini merupakan respon atas klasifikasi TikTok sebagai platform risiko tinggi yang rentan terhadap konten negatif.

“Maka per hari ini yang telah dinonaktifkan akun di bawah 16 tahun adalah 1,7 juta akun anak dari TikTok per tanggal 28 Maret,” ujar Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta.

Pemerintah mencatat terdapat delapan platform digital yang masuk kategori risiko tinggi karena potensi paparan pornografi, kekerasan, hingga perundungan.

Selain perlindungan anak, Meutya menyatakan bahwa pemerintah terus berdiskusi dengan manajemen TikTok untuk meningkatkan penanganan kejahatan digital lain.

Di sisi lain, proses pembersihan akun ini sempat memicu gangguan teknis yang menyebabkan sejumlah akun pengguna dewasa ikut terkena dampak penonaktifan.

Manajemen TikTok mengimbau para pengguna dewasa yang terdampak untuk segera mengajukan laporan agar akun mereka dapat dipulihkan kembali.

Head of Public Policy TikTok Indonesia, Hilmi Ardianto, mengakui bahwa pengembangan sistem pengenal usia pengguna masih dilakukan secara bertahap.

Pihaknya terus berupaya menyempurnakan teknologi agar pemfilteran usia dapat berjalan lebih akurat sesuai regulasi yang berlaku.

“Prosesnya tentu tidak sebentar karena memang kami terus men-develop apa yang kami bisa lakukan, kemudian juga tadi berdiskusi juga dengan Bu Menteri apa saja yang menjadi concern-concern utama,” kata Hilmi Ardianto.