Thailand Gelar Pemilu Legislatif dan Referendum Konstitusi

PENUTUR.COM — Jutaan warga Thailand pada Minggu berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara untuk mengikuti pemilihan umum legislatif sekaligus referendum konstitusi yang dimulai sejak pukul 08.00 waktu setempat.

Pemilu digelar setelah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul membubarkan parlemen pada Desember 2025.

Langkah ini juga dipandang sebagai momentum penting bagi arah politik serta ekonomi negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara itu setelah periode gejolak pemerintahan.

Kontestasi berkembang menjadi persaingan tiga kekuatan politik utama, yakni kubu konservatif yang mapan dan kelompok progresif yang mendorong agenda reformasi.

Partai Rakyat—penerus Partai Pergerakan Maju (MFP) yang sebelumnya dibubarkan pengadilan—mendapat dukungan kuat dari pemilih urban dan generasi muda dengan janji reformasi militer.

Partai tersebut bersaing dengan Partai Bhumjaithai yang dipimpin Anutin dan mengusung sentimen nasionalisme di tengah ketegangan perbatasan.

Selain itu ada juga Partai Pheu Thai yang berupaya merebut kembali pengaruh politik meski sejumlah elitnya sempat tersandung persoalan hukum.

Pemilu kali ini kian krusial karena bersamaan dengan referendum konstitusi.

Pemilih diminta menentukan apakah Thailand perlu menyusun undang-undang dasar baru untuk menggantikan konstitusi 2017 yang disusun pada era pemerintahan militer.

Pengamat internasional menilai hasil pemungutan suara akan mencerminkan sikap publik terhadap upaya keluar dari bayang-bayang kudeta militer 2014.

Selain itu, perubahan aturan membuat Senat tidak lagi memiliki kewenangan memilih perdana menteri, sehingga kepala pemerintahan baru akan ditentukan oleh 500 anggota DPR hasil pemilu.