Diplomasi dalam Ruang Sempit: Indonesia dalam Jebakan Board of Peace

Konflik Senjata dengan Hamas

Resolusi PBB 2803 mengamanatkan pembentukan International Stabilization Force (ISF). Jumlah sekitar 20.000 orang. Dan Indonesia adalah kontributor utama. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa TNI sedang melatih dan mempersiapkan satu brigade (antara 5.000–8.000 tentara) untuk kemungkinan deployment ke Gaza. Ini diumumkan setelah rapat keamanan dengan Presiden Prabowo Subianto.

ISF bertugas mengamankan perbatasan Gaza, menjaga perdamaian, dan memastikan demiliterisasi, termasuk pelucutan senjata Hamas. Namun, Hamas belum setuju untuk melucuti senjata sepenuhnya sehingga konflik sporadis masih berlanjut.

Ini berpotensi menempatkan pasukan Indonesia (TNI) berkkonfrontasi langsung dengan kelompok militan Palestina.

Dan patut diwaspadai operasi “false flag” Israell untuk membenturkan Indonesia dengan Palestina.

Dalam sejarah, Israel sering melakukan aksi seperti ini.

Lavon Affair (1954)
Agen Israel merekrut Yahudi Mesir untuk bom target sipil AS, Inggris, dan Mesir (seperti bioskop dan perpustakaan) di Kairo dan Alexandria, untuk menyalahkan Muslim Brotherhood atau nasionalis Mesir.

Baghdad Bombings (1950-1951)
Serangkaian bom di sinagoge dan komunitas Yahudi di Irak, diduga oleh agen Zionis untuk mendorong imigrasi Yahudi ke Israel dengan menciptakan rasa takut.

King David Hotel Bombing (1946)
Bom di hotel yang digunakan sebagai markas militer Inggris di Yerusalem oleh kelompok Irgun (Zionis), membunuh 91 orang. Beberapa narasi menuduhnya sebagai upaya menyalahkan Arab.

USS Liberty Incident (1967)
Serangan udara dan torpedo Israel terhadap kapal intelijen AS selama Perang Enam Hari, membunuh 34 awak AS. Israel klaim kesalahan identitas (mengira kapal Mesir).

London Israeli Embassy Bombing (1994)
Bom di kedutaan Israel di London; Israel menyalahkan Hizbullah atau Palestina.

Masih banyak insiden lain yang diduga kuat dilakukan Israel namun dituduhkan ke pihak lain.

Misalnya serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center diduga dilakukan Israel dan dituduhkan kepada Al Qaeda. Penembakan di Bondi Beach Australia, Desember 2025, dituduhkan kepada Iran meski dugaan kuat merupakan operasi Israel.

Serangan 7 Oktober 2023 di Israel juga diduga kuat merupakan operasi Israel sendiri yang dituduhkan kepada Hamas sebagai pembenaran genosida.

Stabilitas Tanpa Keadilan

Jebakan ini muncul karena BOP dirancang dengan prioritas utama pada “stabilitas keamanan” melalui ISF untuk demiliterisasi Gaza dan pengamanan perbatasan serta “rekonstruksi” (dana miliaran dolar untuk infrastruktur, ekonomi, dan pemerintahan sementara).

Sementara struktur BoP tidak menyentuh akar masalah konflik, yaitu keadilan bagi Palestina — seperti hak kembali bagi pengungsi, akhir pendudukan Israel, atau jalur nyata menuju negara Palestina berdaulat.

Sebaliknya, Palestina hanya dilibatkan secara terbatas melalui “komite teknokrat” (sebuah badan administratif sementara yang terdiri dari teknokrat Palestina non-partisan), yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan dan kendali BOP.

BOP tidak secara eksplisit mendukung solusi dua negara atau kemerdekaan Palestina. Rencana Trump (rencana 20 poin) menyebut “pathway to statehood”, tapi ini ambigu dan ditolak oleh Netanyahu serta mayoritas Israel.

Rencana rekonstruksi BOP (seperti “New Gaza” oleh Jared Kushner, menantu Trump) melibatkan dana besar untuk infrastruktur. Ini taktik Israel yang menyodorkan Palestina hanya sebagai peluang bisnis, dan sepenuhnya mengabaikan hak-hak Palestina.

Jebakan Ekonomi dan Tekanan Tarif AS

Indonesia berisiko terjebak dalam negosiasi dagang yang tidak seimbang dengan AS di bawah Trump, di mana keanggotaan BOP digunakan sebagai alat bargaining untuk menghindari tarif impor (seperti 32% tarif pada barang Indonesia yang diumumkan Trump).

Ini bisa memaksa konsesi seperti akses mineral kritis atau pembelian jet Boeing tanpa manfaat nyata, sementara kontribusi finansial hingga $1 miliar untuk rekonstruksi Gaza dianggap sebagai “pembayaran simbolis” tanpa leverage, yang membebani fiskal domestik dan mengurangi anggaran untuk prioritas internal seperti pekerjaan dan sosial.

BOP bukan hanya isu diplomatik, tapi juga jebakan ekonomi yang bisa membuat Indonesia terlihat seperti negara menengah yang cuma main aman—berusaha menjaga keseimbangan tanpa punya kekuatan sungguhan untuk memengaruhi keputusan besar.