Diplomasi dalam Ruang Sempit: Indonesia dalam Jebakan Board of Peace

Dukungan Dalam Negeri

Meski begitu, tanpa banyak perdebatan di ruang publik, Presiden Prabowo menandatangani piagam di Davos, Swiss, 22 Januari 2026, sebagai tanda Indonesia resmi menjadi founding member Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Trump.

Setelah itu, Prabowo berusaha meyakinkan tokoh-tokoh di dalam negeri bahwa BOP adalah alternatif terbaik yang ada saat ini bagi Palestina.

Hasilnya, seusai pertemuan 3 Februari lalu, para tokoh bersuara positif.

“Kita tidak perlu apriori bahwa ada proses di luar kerangka PBB, dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif sepanjang itu menghasilkan,” kata Hassan Wirajuda, Menlu Periode 2001-2009

“Yang paling penting dalam hal penjelasan beliau itu bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two-state solution, itu ‘harga mati’,” kata Alwi Shihab, Menlu Periode 1999-2001

“Kesan saya adalah Beliau, Presiden Prabowo itu, mempunyai pendekatan yang realistis; sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada formula lain, tidak ada solusi lain, tidak ada jalur lain,” kata Dino Patti Djalal, Eks Wamenlu dan Dubes RI untuk AS

“Kita tidak mengambil kesepakatan, kita kan diskusi saja. Lalu Presiden menjelaskan kenapa masuk ke dalam karena mau mempengaruhi dari dalam dan kita memberikan respons,” ucap Cholil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Catatannya: “Kita ingin pasukan perdamaian kita jangan menjadi pasukan yang melawan Hamas, melawan terhadap perlawanan rakyat Palestina untuk merdeka.”

“Dan tadi presiden menjelaskan secara ekstensif sekali hal-hal yang perlu dipertimbangkan itu, dan saya kira semua yang hadir memahami dan bisa menerima dan bahkan mempercayakan perjuangan untuk menolong Palestina melalui upaya-upaya strategis ini kepada presiden,” ujar Ketua Umum (Ketum) PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.

“Kami sangat memahami dan mendukung langkah-langkah pemerintah terkait dengan BOP ini,” ucap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, yang juga dikenal sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dalam kabinet Prabowo-Gibran ini.

“Dan apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BOP. Ini yang penting kita catat,” kata Ketum MUI KH M Anwar Iskandar, yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Kediri, Jawa Timur.

Dari ucapan para tokoh ini, kelihatannya, Prabowo sadar jebakan Batman tersebut dan mungkin berencana bermanuver menghindarinya.

Apa saja jebakan tersebut?

Legitimasi Desain Politik AS-Israel atas Palestina

Keberadaan Israel di BOP seakan melegitimasinya sebagai negara yang bertujuan damai, bukan penjajah, sambil mengurangi kritik internasional atas pendudukan Palestina.

Sangat mungkin terjadi “legitimacy borrowing”, di mana Israel akan menggunakan nama Indonesia sebagai pendukung Palestina dan negara mayoritas muslim memiliki sikap yang sama atau bahkan menyetujui tindakannya terhadap Palestina.

Di sisi lain, Palestina dan Hamas akan dipandang sebagai pihak yang tidak menginginkan perdamaian jika menolak desain politik yang disodorkan AS dan Israel.

Publik internasional juga akan melihat Indonesia seolah menyetujui desain politik AS dan Israel, meski tujuan Indonesia sebenarnya hanya berusaha “mempengaruhi dari dalam”.

Seberapa besar peluang Indonesia bisa “mempengaruhi dari dalam”? Pastinya kecil. Jika mau menghibur diri, anggap saja Indonesia bisa memunculkan efek “deterrence by presence”: kehadiran Indonesia di BOP mungkin bsa mereduksi rencana ekstrem atau brutal AS-Israel.

Meski tidak bisa mengubah arah dan keputusan politik BOP, Indonesia mungkin bisa mencoba mengedepankan masalah kemanusiaan dan mencegah (atau memperlambat) keputusan yang terlalu merugikan Palestina.

Peluang Indonesia mempengaruhi keputusan BOP demi Palestina itu hanya ada jika AS-Israel masih memiliki kehormatan, rasa malu dan kemanusiaan — sesuatu yang tampaknya tidak lagi dimiliki dua negara tersebut.

Normalisasi Terselubung

Indonesia tidak punya hubungan diplomatic dengan Israel. Bekerjasama dalam forum BOP bisa meluas ke kerjasama secara langsung dalam hal teknis dan koordinasi bilateral.

Pada 28 Mei 2025, saat kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Prabowo menyatakan akan membuka hubungan diplomatik dan mengakui Israel jika Israel mengakui negara Palestina.

Dan tentu saja ada pihak di Indonesia yang menginginkan Israel hadir di Indonesia. Investigasi Amnesty Internasional dan media Israel, Haaretz, menemukan bahwa Indonesia membeli peralatan dan teknologi mata-mata dari Israel walaupun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Software pengawasan/penyadapan dan mata-mata ini diduga adalah Pegasus atau Paragon.

Bukan hanya organisasi penegak hukum, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama juga punya hubungan “baik” dengan Israel. Belum lagi kaum Kristen Zionis.

Bahkan di Indonesia sudah ada The Indonesia Israel Public Affairs Committee (Indonesia-Israel Public Affairs Committee), yang didirikan pada tahun 2002 di Indonesia untuk mempromosikan hubungan bilateral antara Indonesia dan Israel.

IIPAC ini dijalankan oleh Benjamin Ketang, mantan anggota Nadhlatul Ulama (NU) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), yang mengaku keturunan Yahudi. Konon anggotanya sudah ribuan orang.

Jika pengaruh Israel sudah merasuk ke dalam Indonesia seperti saat ini, Israel hanya memerlukan sedikit tekanan dan celah untuk masuk Indonesia dan mengkooptasi para politisi, pejabat, dan tokoh Indonesia seperti yang terjadi saat ini di AS melalui lobi dan pendanaan AIPAC.

Politik Luar Negeri yang Berpihak

Indonesia memiliki politik luar negeri yang “bebas dan aktif”, tidak memihak satu blok pun, yang sejarahnya terkait dengan perang dingin blok Rusia dan Barat (NATO).

BOP dianggap sangat sentralistik dan didominasi AS, dengan Trump sebagai ketua, sehingga Indonesia berisiko kehilangan pengaruh independen.

Ini bisa merusak posisi Indonesia sebagai pendukung kuat kemerdekaan Palestina dan multilateralisme melalui PBB serta melanggar prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Bukankah BOP adalah mandat dari Resolusi PBB 2803 sehingga tetap kerangka multilateral? Ini bukan multilateral sejati karena kekuasaan terkonsentrasi pada satu orang (Trump), bukan institusi kolektif.

Resolusi 2803 hanya mendukung BOP sebagai administrasi transisi untuk Gaza, tapi piagam BOP meluas ke konflik global tanpa mandat PBB lebih lanjut, yang dikritik sebagai “hijacking” atau Trump membajak BOP demi kepentingan AS-Israel.

Banyak negara Barat seperti Norwegia, Swedia, Denmark, Italia, Jerman, Prancis, dan Inggris menolak bergabung karena khawatir melemahkan PBB dan tatanan multilateral.

Posisi negara Barat ini bisa diabaikan mengingat mereka adalah penyebab PBB impoten dalam masalah Israel-Palestina.

Bagi Indonesia sendiri, berada dalam kubu Israel-AS bukanlah posisi yang bagus bagi Indonesia mengingat kedua negara ini adalah “axis of evil” sebenarnya. Berada di posisi ini bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi dan kemanusiaan.

Yang lebih mengkhawatirkan, Piagam BOP memungkinkan perluasan ke konflik global lain (seperti Ukraina atau Taiwan), yang bisa ikat Indonesia lebih dalam.

Jika Trump menggunakan vetonya untuk pertahankan anggota, Indonesia berisiko terlibat dalam agenda AS yang lebih luas karena sulit mundur tanpa merusak hubungan multilateral.