Terkait Tawaran Izin Pertambangan, Muhammadiyah Bakal Putuskan Pada Akhir Pakan Ini
Share
PENUTUR.COM – Menteri Investasi / Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, diketahui menawarkan izin usaha pertambangan (IUP) kepada sejumlah ormas keagamaan.
Nahdlatul Ulama sebelumnya sudah menyatakan menerima tawaran dari pemerintah terkait kegiatan pertambangan tersebut.
Demikian juga dengan Muhammadiyah, sebagimana disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti bahwa pihaknya juga mendapatkan tawaran serupa du minggu lalu.
“Terkait dengan pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah, pertama ada penawaran dari pemerintah, melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang disampaikan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024,” ucap Mu’ti, dikutip dari Instagram pribadinya @abe_mukti, Jakarta, Kamis (25/7).
“Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah,” sambungnya.
Sementara mengenai kepastian untuk menerima atau menolak tawaran tersebut PP Muhammadiyah mengaku akan memutuskannya pada akhir pekan ini.
“Kedua, PP Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam pleno 13 Juli. Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah, akan disampaikan secara resmi setelah konsolidasi nasional yang Insya Allah, dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta,” tandasnya.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) memberikan karpet merah ke organisasi keagamaan seperti NU untuk mengelola tambang.
Setelah PP terbit, Bahlil terang-terangan berjanji akan memberi konsensi tambang batu bara besar kepada PBNU. Bahlil mengatakan dirinya bangga terhadap NU. Terlebih, pembantu Presiden Joko Widodo itu mengaku lahir dari kandungan ibu yang merupakan kader NU.
“Kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi,” janji Bahlil dalam Kuliah Umum di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, Jakarta, Jumat (31/5).
