Serikat Buruh Ancam Demo Besar-besaran Jika Pemerintah Tetap Berlakukan Program Tapera

PENUTUR.COM – Program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang diresmikan pemerintah mendapat penolakan dari berbagai kalangan termasuk buruh dan pengusaha.

Bahkan, serikat buruh menyatakan bakal melakukan aksi unjuk rasa nasional jika pemerintah tidak membatalkan Program Tapera. Hal itu diungkap Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dalam aksi demo buruh menolak kebijakan Tapera di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6).

Said Iqbal pemerintah harus membatalkan Program Tapera dalam kurun waktu 1×7 hari. Jika permintaan buruh tak di dengar, kata dia, pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran.

“Bilamana pemerintah tidak mendengarkan aspirasi daripada teman-teman buruh terkait stop atau batalkan PP Nomor 21 tahun 2024 tentang tapera, maka aksi akan dilanjutkan meluas ke seluruh Indonesia 38 provinsi lebih dari 300 kabupaten kota,” kata Said Iqbal.

Ia menjelaskan ada sejumlah alasan mengapa Tapera harus dibatalkan. Pertama, menurutnya tidak ada kepastian terhadap peserta Tapera termasuk buruh, TNI-Polri, ASN untuk mendapatkan rumah.

“Padahal ini programnya adalah perumahan. Dengan rata-rata upah Rp3,5 juta rupiah, rata rata upah ya untuk Indonesia kalau dipotong 3 persen berarti kan 105 ribu, setahun kali 12, Rp1,26 juta, kalau sepuluh tahun cuma Rp12,6 juta, katakanlah 20 tahun dipotong iurannya hanya RP25,2 juta, mana ada rumah harganya Rp12,6 juta sampai Rp25,2 juta,” ujar dia.

Lantas, Said Iqbal mempertanyakan peruntukan potongan dari Tapera. Sebab, potongan upah jika dihitung tidak akan cukup untuk mendapat rumah.

“Hanya sekedar DP atau uang muka rumah saja tidak cukup, pemerintah harus menjelaskan apa tujuan dari pengumpulan iuran Tapera ini, bukan dengan sombongnya tidak akan dibatalkan, kalau memang tidak dibatalkan, uang ini untuk apa? Kalau untuk uang muka 10 tahun aja ngga cukup kok, apalagi memiliki rumah,” jelasnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal gaji buruh atau karyawan swasta yang dipotong 3% untuk simpanan Tapera. Jokowi mengklaim bahwa aturan tersebut telah diperhitungkan.

“Semuanya dihitung lah biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga pasti ikut berhitung. Mampu atau gak mampu berat atau gak berat,” kata Jokowi usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan, di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5).

Jokowi mencontohkan seperti kebijakan BPJS. Awal mulanya mendapatkan respon ramai dari masyarakat. Tapi, katanya, setelah berjalan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

“Seperti dulu waktu BPJS, diluar yang BPI gratis 96 juta kan juga rame. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan kalau belum biasanya pro dan kontra,” kata Jokowi.