Partai Gelora Keberatan PKS Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

PENUTUR.COM – Usai Pilpres 2024, calon presiden terpilih Prabowo Subianto terus melakukan komunikasi dengan sejumlah partai yang berbeda kubu.

Belum lama ini Prabowo diketahui bertemu dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Pria yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu ingin kedua partai tersebut bergabung dalam pemerintahannya.

Selain itu, Prabowo juga tengah mendekati Partai Keadilan Sejahtera yang dalam Pilpres kemarin mengusung Anies Baswedan bersama Nasdem dan PKB. Namun PKS masih terkesan malu-malu menerima ajakan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Meski begitu mereka membuka wacana dan peluang untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran agar masuk dalam kabinet dan mendapatkan jatah menteri di Koalisi Indonesia Maju (KIM). PKS juga berencana mengundang Prabowo sebagai presiden terpilih untuk hadir ke DPP PKS dalam waktu dekat dan memberikan ucapan selamat.

Menanggapi wacana PKS yang membuka peluang kerja sama mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologisnya.

“Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya,” kata Mahfuz Sidik kepada wartawan, Senin (29/4).

Ia mengutarakan, PKS selama masa kampanye Pilpres 2024 selalu melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran, terutama kepada Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran,” ucap Mahfuz.

Dia mengingatkan publik dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS. Narasi itu menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun, karena dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon Gubernur Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra.

Mahfuz juga mengungkapkan bahwa PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.

Salah satunya, memberikan stempel pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin pada 2019.

“Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS,” ungkap Mahfuz.

Menurutnya, selama ini Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi.

“Narasi-narasi yang beresiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo,” pungkas Mahfuz.