Catat! Mulai 1 Maret 2024, BPJS Jadi Syarat Pembuatan SKCK

PENUTUR.COM – Bagi masyarakat yang akan membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) perlu update informasi terbaru bahwa mulai 1 Maret 2024 kepesertaan Program JKN/KIS akan menjadi syarat mutlak dalam pembuatan SKCK.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebut uji coba implementasi kepesertaan JKN sebagai salah satu syarat penerbitan SKCK bertujuan melindungi masyarakat.

“Makin aman, pemohon SKCK terlindungi Program JKN,” tulis akun Instagram @bpjskesehatan_ri, Jumat, (23/2), seperti dikutip dari tempo.co.

Adapun enam daerah uji coba penggunaan BPJS Kesehatan untuk membuat SKCK meliputi:

1. Polda Kepulauan Riau: Polresta Barelang dan Polsek Batu Aji

2. Polda Jawa Tengah: Polrestabes Semarang dan Polsek Pedurungan

3. Polda Kalimantan timur: Polresta Balikpapan dan Polsek Balikpapan Selatan

4. Polda Sulawesi Selatan: Polrestabes Makassar dan Polsek Rappocini

5. Polda Bali: Polresta Denpasar dan Polsek Denpasar Selatan

6. Polda Papua Barat: Polres Kabupaten Sorong dan Polsek Aimas

Persyaratan kepesertaan JKN merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Hal itu menjadi bentuk kolaborasi dalam menyukseskan JKN kepada 30 kementerian/lembaga (K/L), salah satunya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk: a. melaksanakan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,” bunyi Inpres Nomor 1 Tahun 2022 poin 25 huruf a.

Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pensyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, syarat dokumen pengajuan SKCK, yaitu:

– Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau bukti identitas lain

– Kartu Keluarga (KK)

– Akta Kelahiran

– Pas foto formal 4×6 cm berlatar belakang merah sebanyak lima lembar

– Paspor untuk keperluan luar negeri

Selain itu, dalam beleid yang sama juga disebutkan kewajiban tanda bukti status kepesertaan aktif dalam Program JKN.

“Tanda bukti status kepesertaan aktif dalam bentuk hasil tangkap layar (screenshot) kepesertaan aktif pada sistem informasi BPJS Kesehatan,” dikutip dari Pasal 4 ayat (3) Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023.

Kemudian, apabila status kepesertaan masih dalam proses pengaktifan, maka dapat diganti dengan tanda bukti berupa:

– Dokumen cetak bukti nomor akun virtual pendaftaran bagi pemohon Warga Negara Indonesia (WNI) setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran (PBI) belum terdaftar dalam program JKN.

– Dokumen cetak bukti telah mengikuti program angsuran pembayaran tunggakan iuran JKN bagi WNI setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan PBI dengan status nonaktif.

– Dokumen cetak bukti pembayaran lunas iuran bulan berjalan bagi pemohon WNI setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan PBI program JKN BPJS Kesehatan.