Tegas, Purbaya Tolak Talangi Utang Kereta Cepat Whoosh Gunakan APBN

PENUTUR.COM — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Menurutnya, utang tersebut berada di bawah pengelolaan Danantara. Apalagi sejak Maret 2025, negara tak lagi menerima setoran dividen BUMN, karena dialihkan ke Danantara.

“Yang jelas saya sekarang belum dihubungi. Kalau di bawah Danantara mereka kan sudah manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata bisa (Rp) 80 triliun lebih, harusnya mereka sudah di situ jangan di kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya secara daring dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, dikutip Minggu (12/10).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, juga mengatakan bahwa utang tersebut tak ada di bawah pemerintah.

Hal ini karena proyek tersebut dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI dan konsorsium BUMN yang diketuainya.

Saat ini, PT KAI mendapat beban utang Rp 6,9 triliun dari China Bank Development (CDB) untuk pembayaran pembengkakan biaya proyek Whoosh.

Sementara itu, total biaya proyek Whoosh mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp 120 triliun (kurs Rp 16.570 per dolar AS), termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) senilai USD 1,2 miliar atau Rp 19,8 triliun.

Sebelumnya, COO Danantara Dony Oskaria mengaku sudah menyiapkan beberapa skema terkait restrukturisasi utang tersebut.

Restrukturisasi utang Whoosh ada dalam salah satu dari 22 program kerja strategis yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 Danantara.

Adapun salah satu opsi mengenai skema restrukturisasi utang KCJB yang disiapkan Dony adalah penambahan ekuitas.

“Sehingga hanya equity-nya waktu itu kekecilan kita menempatkannya, apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama,” kata Dony.

Selain itu, opsi selanjutnya yang turut menjadi pilihan adalah menyerahkan beberapa infrastruktur KCJB kepada pemerintah untuk nantinya dijadikan sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

“Atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah,” ujarnya.