Prabowo dan Tokoh Gerah Nurani Bangsa Sepakat Bentuk Komisi Investigasi Independen

PENUTUR.COM — Presiden Prabowo Subianto melakukan dialog dengan tokoh-tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/9).

Pertemuan yang berlangsung selama hampir tiga jam itu menghasilkan kesepakatan penting, salah satunya persetujuan pembentukan Komisi Investigasi Independen terkait kerusuhan pascademonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut menuturkan dialog berlangsung terbuka dan penuh keakraban.

“Baru saja kami diterima oleh Bapak Presiden yang dalam hal ini kita dari Gerakan Nurani Bangsa hampir tiga jam dialog yang sangat terbuka sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka Bapak Presiden memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini,” kata Nasaruddin.

Menag menambahkan, semua pihak berharap Indonesia dapat tumbuh menjadi bangsa yang rukun, damai, dan membanggakan.

“Dan intinya adalah semuanya kita berharap semoga Insyaallah ke depan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang lebih besar, bangsa yang rukun, bangsa yang damai dan menjadi kebanggaan kita semuanya,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang hadir juga menyampaikan bahwa pihaknya membawa aspirasi masyarakat sipil, mahasiswa, hingga kelompok yang beberapa waktu terakhir menyuarakan tuntutan.

“Pertama adalah ingin menyampaikan pesan-pesan pesan-pesan kebangsaan termasuk juga berbagai tuntutan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil, para mahasiswa dan semua yang mengekspresikan tuntutannya pada hari-hari terakhir belakangan ini,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa salah satu tuntutan masyarakat sipil adalah perlunya dibentuk Komisi Investigasi Independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu lalu.

Pasalnya, kejadian itu menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, yang cukup banyak. Menurutnya, presiden menyetujui pembentukan komisi tersebut.

Prinsipnya, kata Lukman, sejumlah tuntutan terkait dengan reformasi di bidang ekonomi, reformasi di bidang politik, dan reformasi di bidang hukum, HAM, pertahanan dan keamanan (hankam) secara keseluruhan telah disampaikan kepada Presiden Prabowo dan akan ditindaklanjuti.

“Kami sampaikan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak Presiden bersama pemerintahannya bisa menindaklanjuti itu sebagaimana harapan,” pungkasnya.