Negara Arab Berencana Bangun Kembali Gaza: Dikecam Israel, Disambut Baik Hamas

PENUTUR.COM – Israel mengecam rencana yang diajukan negara-negara Arab untuk pembangunan kembali Gaza, Selasa (4/3). Sementara itu, kelompok militan Palestina Hamas menyambut baik rencana negara-negara Arab tersebut.

Pertemuan yang diadakan di Kairo, Mesir, itu menyaksikan para pemimpin dari kawasan Arab bersatu untuk melawan visi “Middle East Riveria” Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang berupaya mengusir warga Palestina di wilayah tersebut dari rumah mereka.

Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan rencana rekonstruksi “gagal mengatasi” realitas situasi menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel.

“Serangan brutal Hamas, yang mengakibatkan ribuan kematian warga Israel dan ratusan penculikan,” kata kementerian luar negeri Israel, Selasa, dikutip dari Al Arabiya.

Israel menegaskan kembali dukungannya terhadap gagasan Presiden AS Donald Trump, yang bertujuan untuk menggusur warga Palestina dan merelokasi mereka ke Yordania dan Mesir, dengan mengatakan negara-negara Arab telah menolaknya tanpa memberinya kesempatan.

Israel juga mengkritik pernyataan tersebut yang bergantung pada Otoritas Palestina dan UNRWA, yang menurutnya sebelumnya telah “menunjukkan korupsi dan dukungan terhadap terorisme.”

Namun, Hamas meminta agar disediakan sarana untuk memastikan keberhasilan rencana tersebut. Hamas menganggap pertemuan puncak itu sebagai “langkah maju” bagi dukungan Arab dan Islam di balik perjuangan Palestina.

Kelompok Palestina mendesak para pemimpin Arab untuk memaksa Israel berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. “Kami menghargai sikap Arab yang menolak upaya penggusuran rakyat kami,” ungkap Hamas.

Di sisi lain, Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, menekankan dukungan penuh Kerajaan terhadap resolusi yang diadopsi oleh pertemuan puncak luar biasa Liga Arab di Gaza.

Pernyataan Putra Mahkota Saudi itu muncul selama sesi Kabinet yang diadakan di Riyadh pada hari Selasa, Saudi Press Agency (SPA) melaporkan.

Kabinet juga menekankan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan untuk memperoleh hak-hak mereka yang sah, termasuk pembentukan negara merdeka di sepanjang perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya, menurut SPA.