Pemerintah Beri Sinyal Naikkan Harga BBM Non-Subsidi, Pertalite dan Solar Aman

PENUTUR.COM — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal kuat terkait rencana penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dalam waktu dekat.

Meski demikian, masyarakat diminta tidak panik karena pemerintah memastikan harga dan pasokan BBM bersubsidi tetap terjaga.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai penyesuaian harga BBM non-subsidi, seperti Pertamax Series, Dexlite, dan Pertamina Dex, telah memasuki tahap akhir.

Keputusan ini diambil setelah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.

“Tinggal kita lihat kapan itu dilakukan penyesuaian. Feeling saya, atas dasar rapat-rapat kami dengan Pertamina maupun badan usaha swasta, sudah hampir selesai,” ujar Bahlil sebelum manaikan BBM Non Subsidi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (17/4).

Bahlil menjelaskan, kebijakan ini merujuk pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Regulasi tersebut mengatur formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran BBM umum yang disalurkan melalui SPBU.

Sesuai aturan, harga BBM non-subsidi memang bersifat fluktuatif mengikuti mekanisme harga pasar global.

Sejauh ini, Pertamina bersama badan usaha swasta seperti Shell, Vivo, dan BP telah berupaya menahan harga BBM non-subsidi sejak awal April 2026.

Langkah tersebut dilakukan di tengah lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Di tengah rencana kenaikan harga BBM non-subsidi, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi daya beli masyarakat menengah ke bawah.

Jenis BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar dipastikan tidak mengalami kenaikan harga.

“Kebijakan penyesuaian harga hanya berlaku untuk BBM non-subsidi. Fokus utama pemerintah adalah menjaga stabilitas dan memastikan akses energi bagi masyarakat tetap terlindungi,” tegas Bahlil.

Langkah ini juga dipandang strategis untuk memberikan ruang fiskal bagi pemerintah dalam mempertahankan subsidi energi.

Dengan membiarkan harga BBM non-subsidi mengikuti pasar, beban anggaran negara dapat dialokasikan secara lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.

Menanggapi kekhawatiran publik di media sosial mengenai potensi kelangkaan BBM subsidi, pemerintah memastikan bahwa distribusi tetap berada dalam pengawasan ketat.

Kelangkaan disebut bukan merupakan dampak otomatis dari kenaikan harga BBM non-subsidi.