PENUTUR.COM — Abdullah Anggota Komisi III DPR RI dengan tegas meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapuskan peraturan soal penagihan utang oleh pihak ketiga. Pesan tegas itu dilontarkan usai terjadi peristiwa penagihan utang yang menimbulkan tindak pidana dan korban jiwa di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, pada Kamis (11/12) pekan lalu. […]
PENUTUR.COM — Mantan Ketum PBNU, KH Said Aqil Siroj, menilai konsesi tambang yang diberikan kepada PBNU sebaiknya dikembalikan ke pemerintah. Menurutnya, konflik internal dan polemik tata kelola yang muncul belakangan ini justru lebih banyak membawa mudarat bagi organisasi. “Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU […]
PENUTUR.COM — Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Presiden Prabowo menyebutkan, pemerintah akan menghapus kredit usaha rakyat (KUR) untuk para petani yang menjadi korban terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh. Hal ini disampaikan Prabowo ketika mengunjungi korban terdampak banjir dan tanah longsor di […]
PENUTUR.COM — Airbus, produsen pesawat komersial terbesar di Eropa, mengumumkan penarikan besar-besaran terhadap 6.000 pesawat A320 di seluruh dunia karena masalah pada perangkat lunak sistem kendali penerbangan. Recall ini termasuk yang terbesar dalam 55 tahun sejarah perusahaan dan berpotensi mengganggu jadwal penerbangan global. Dikutip dari Reuters, Sabtu (29/11), masalah terungkap […]
PENUTUR. COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan ultimatum tegas kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Jika lembaga tersebut tak segera melakukan pembenahan, pemerintah siap mengambil langkah ekstrem berupa pembekuan organisasi. Purbaya menilai sejumlah persoalan yang belakangan muncul di tubuh Bea Cukai telah menimbulkan kerugian ekonomi dan mengikis […]
PENUTUR.COM –Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan alasan di balik rencananya untuk menerapkan kebijakan pelarangan mantan pegawainya menjadi konsultan pajak atau staf perpajakan selama masa tunggu lima tahun. Bimo menegaskan larangan tersebut bukan semata soal mobilitas pegawai, tetapi perlindungan terhadap kerahasiaan data perpajakan dan pencegahan konflik kepentingan. “Di HP, di […]
