Ari Dwipayana Tegaskan Pengganti Firli Bahuri Berasal dari Pimpinan KPK yang Ada Saat Ini
Share
PENUTUR.COM – Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Firli Bahuri resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
Dengan statusnya tersebut maka posisi Firli Bahuri sebagai Ketua KPK akan digantikan oleh salah satu dari pimpinan KPK yang ada saat ini.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan salah satu dari empat pimpinan aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang menggantikan posisi Firli Bahuri.
“Kandidatnya kan dari pimpinan KPK saat ini,” kata Ari Dwipayana saat ditanya siapa pengganti Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, Jumat (24/11).
Memang, sempat ada usulan mantan pimpinan KPK terdahulu untuk menggantikan Firli namun Ari memastikan tidak ada kandidat lain dari luar kalangan Pimpinan KPK saat ini yang akan menggantikan Firli.
Seperti diketahui, saat ini ada empat pimpinan KPK yang mengisi jabatan sebagai Wakil Ketua.
Kandidat tersebut adalah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang pernah berkarier di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) periode 1987–2011.
Selain itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang berlatar belakang pendidikan hukum serta pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi.
Selanjutnya, ada Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango yang memiliki latar belakang profesi sebagai hakim di sejumlah pengadilan negeri.
Terakhir, adalah Wakil Ketua Nurul Ghufron yang berlatar belakang akademisi.
Ari mengatakan kandidat terpilih pengganti sementara Firli Bahuri sebagai Ketua KPK ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden (Keppres).
“Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015, yang merupakan pengesahan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, memang sudah diatur dalam Pasal 33A bahwa ketika terjadi kekosongan pimpinan KPK menyangkut tentang ketua, itu dipilih dan ditetapkan oleh Presiden,” katanya.
Dalam aturan yang dimaksud disebutkan, “Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Pimpinan KPK yang menyebabkan Pimpinan KPK berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, Presiden mengangkat anggota sementara Pimpinan KPK sejumlah jabatan yang kosong,” demikian petikan Pasal 33A UU Nomor 10 Tahun 2015
Terkait penentuan kandidat pengganti Firli, kata Ari, disesuaikan dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua dan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 yang disahkan DPR menjadi UU Nomor 10 Tahun 2015.